Sikap dan Rekomendasi Hasil Silatnas V Alumni Suriah Indonesia

Silaturahim Nasional Ke-5 Ikatan Alumni Suriah Indonesia (Al-Syami) yang digelar di Yogyakarta, Sabtu-Senin (5-7/3/2016) menyoroti berbagai persoalan diantaranya krisis politik dan ideologi di Timur Tengah (Timteng) hingga revisi UU Terorisme. Berbagai persoalan tersebut disusun ke dalam poin-poin sikap dan rekomendasi Silatnas V Al-Syami yang juga dihadiri oleh Ketua Persatuan Ulama Syam, Prof Dr Taufiq Ramadhan al-Buthi ini.

Dalam rilis sebagaiman dilansir NU Online, Selasa (8/3/2016), Ketua Pelaksana, KH Wafi Maimoen menjelaskan, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi visi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, yang dirangkum dalam maqashid al-syari’ah, yaitu pertama, menjaga agama dengan segala toleransinya dalam interaksi antara mazhab dan agama.

“Kedua, menjaga jiwa sebagai bentuk konsep humanisme yang tertinggi dalam Islam untuk mencegah segala bentuk pertumpahan darah, menjadi rasionalisme dalam berpikir sebagai jaminan untuk menyelesaikan segala permasalahan politik sosial dan budaya dengan ilmu dan pikiran yang jernih,” ujar Kiai Wafi dalam rilisnya yang juga ditandatangani oleh Sekretaris M Najih Arromadloni.

Ketiga, menjaga keberlangsungan hidup dan regenerasi manusia. Keempat, menjaga aset berupa harta dan sumber daya alam dan manajemen pengelolaannya sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran dan perdamaian dunia, bukan magnet konflik.

Untuk itu, Silatnas V al-Syami menyampaikan sikap dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar segera membebaskan umat Islam Suriah secara khusus, dan dunia Islam seluruhnya dari fitnah dan konflik horisontal yang menimpa mereka.
2. Mengecam segala bentuk sikap radikalisme, kekerasan dan terorisme di mana pun, kapan pun, dan siapa pun pelakunya.
3. Anggota Ikatan Alumni Syam Indonesia (al-Syami) tidak ada yang pernah bergabung, mendukung atau berafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris dan separatis apa pun di Suriah.
4. Komitmen untuk berperan aktif dalam pembinaan konsep jihad yang hakiki dalam Islam dan meluruskan segala bentuk pemahaman terorisme dengan mengatasnamakan jihad, dan siap menjadi mitra pemerintah dalam hal tersebut.
5. Semangat melakukan tindakan pencegahan radikalisme harus diutamakan. Membersihkan bibit-bibit ekstrimisme dari sisi hulu akan lebih mudah dibandingkan mengatasi masalah yang sudah membesar dan telah menimbulkan korban atau kerugian material yang banyak. Karenanya pendekatan keamanan dan hukum saja tidak cukup mengingat ajaran radikal bisa berkembang dengan berbagai bentuk.
6. Tidak menjadikan konflik di Suriah sebagai dan sumber konflik dan alat pemecah belah kerukunan umat Islam di Indonesia.
7. Merespon baik revisi UU Terorisme dengan beberapa catatan, seperti penegasan kinerja dan wewenang aparat keamanan dan minimalisir potensi pelanggaran HAM.

(Sumber: Redaksi NU Online/ Fathoni)